Skip to main content

Korupsi PDAM Tirtanadi, Kapan Kejari Belawan Tetapkan Tersangka?

Dugaan korupsi PDAM Tirtanadi Rp 58 miliar yang sudah diproses Kejari Belawan selama 3 tahun, hingga kini masih belum jelas endingnya. Perkara dugaan korupsi yang konon disebut-sebut sudah dalam tahap penyelidikan, hingga saat ini belum ada seorang pun pejabat perusahaan air minum itu dijadikan sebagai tersangka. Akibatnya para pelaku korupsi di perusahaan ‘plat merah’ itu bebas melenggang kangkung.

Belum adanya perkembangan tahapan kasus perkara dugaan korupsi itu, jelas menjadi tanya tanya besar di tengah-tengah masyarakat. Apa yang jadi persoalan utama sehingga kasus ini belum ada kemajuan, belum ada penjelasan resmi dari penyidik. Tapi faktanya selama 3 tahun perkara ini sudah seolah ‘mengendap’.

Seperti sebelumnya saya tuliskan dalam blog ini, masyarakat Sumatera Utara terkhusus pelanggan PDAM Tirtanadi kini merasa resah. Karena bola panas yang kini di tangan Kejatisu sepertinya jalan di tempat. Adanya indikasi dibiarkannya berlarut-larut kasus ini sebagai pertanda supremasi hukum terasa masih sulit di tegakkan.

Keluhan masyarakat sebenarnya cukup mendasar. Perkara korupsi PDAM Tirtanadi senilai Rp 58 miliar itu mengapa dibiarkan terus seolah ‘jalan di tempat’ tidak ada perkembangan dalam kurun waktu 3 tahun? Inilah yang jadi pertanyaan besar di masyarakat kita. Karena selama 3 tahun itu pula perkara korupsi ini seolah dibiarkan mengendap, terkesan tidak ditindaklanjuti.

Sebagai warga, begitupun sebagai pelanggan PDAM Tirtanadi. Ada banyak pihak yang menginginkan agar Kejari Belawan sebagai pihak yang menangani perkara dugaan korupsi PDAM Tirtanadi Rp 58 miliar itu dituntaskan segera. Tentu jika ada perkembangan kasusnya, kita ingin melihat siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Mungkinkan Gubernur terlibat, ataukah oknum-oknum di jajaran direksi saja yang melakoni dugaan praktik korupsi itu?

Dewan atau Badan Pengawas PDAM Tirtanadi Kenapa Diam?

Ada yang aneh dalam perkara ini. Ya, posisi Dewan atau Badan Pengawas PDAM Tirtanadi. Sekadar diketahui ada 5 orang penting yang duduk sebagai Dewan atau Badan Pengawas PDAM Tirtanadi. Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi melantik ke 5 orang itu, Selasa (30/1/2018) silam. Agar masyarakat tahu juga, identitas para pengawas yang turut menerima gaji dari PDAM Tirtanadi itu diantaranya Ibnu Hutomo (eks Plt Sekda), Hasban Ritonga dan Anggia Ramadhan, HT Fahmi Johan serta Farianda Putra Sinik.

Memang, ketika pelantikan mereka, Gubsu Tengku Erry Nuradi bilang badan/dewan pengawas sangat penting dan ikut menjadi penentu keberhasilan perusahaan daerah selain direksi, dalam mengemban visi dan misinya.

Terlebih tugas dan wewenang dewan atau badan pengawasan PDAM Tirtanadi jelas tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 2 tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian PDAM dan Perda tentang pendapatan daerah. Pertanyaannya kenapa Dewan atau Badan Pengawas PDAM Tirtanadi ini diam?

Maksud ‘diam’ dalam artikel ini, mengapa tidak merekomendasikan agar pejabat-pejabat di PDAM Tirtanadi yang berpotensi melakukan praktik korupsi itu dibuang saja? Toh mereka berhak untuk memberi rekomendasi ke Gubernur. Artinya seluk beluk apa yang terjadi di PDAM Tirtanadi, sebagai Dewan atau Badan Pengawas, diharapkan untuk tidak ‘tutup mata’ dan tidak ‘tutup telinga’ terhadap perkara dugaan korupsi sebesar Rp 58 miliar itu.

Kemungkinan besar para dewan/badan pengawas dimaksud mengetahui persis kasus ini. Sayangnya, hingga sekarang, belum ada rekomendasi agar oknum-oknum yang duduk di jajaran direksi segera dipecat. Tapi, ya sudah lah. Jangankan untuk merekomendasi agar oknum direksi dipecat, toh mengevaluasi kinerja jajaran direksi pun Badan atau Pengawas PDAM Tirtanadi belum terdengar gebrakan mereka.

Pertanyaan untuk para jajaran Badan/Pengawas PDAM Tirtanadi, masih layakkah Anda duduk di sana?

Tapi sesungguhnya masyarakat Sumut masih menaruh harapan kepada lembaga Kejari Belawan untuk mengusut tuntas dugaan perkara korupsi Rp 58 miliar itu. Kita juga sepenuhnya mendukung manakala ada oknum lembaga pengawas yang terlibat dalam kasus ini, segera agar penyidik Kejari Belawan ikut menyikatnya. Semoga! (dps)

Share yuk..

Pandapotan Silalahi

Melihat situasi dan menuliskan situasi itu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.