Skip to main content
kejari-belawan-mega-korupsi-pdam-tirtanadi-1

Dugaan Korupsi PDAM Tirtanadi Rp 58 M, Benarkah Kejari Belawan ‘Mandul’?

Ada yang aneh dengan penuntasan dugaan korupsi PDAM Tirtanadi-Sumatera Utara sebesar Rp 58 miliar. Ya, hingga kini kasus dugaan korupsi itu seolah tak jelas ujung pangkalnya. Yang bikin kita geleng-geleng kepala, 3 tahun lamanya Kejari Belawan menangani perkara ini. Sialnya sampai sekarang belum ada seorang pun pejabat perusahaan air minum itu yang menyandang status tersangka. Benarkah Kejari Belawan sudah ‘mandul’, tak mampu menangani perkara ini?

Berharap agar koruptor di perusahaan plat merah itu ditahan, sepertinya ibarat pepatah masih ‘jauh panggang dari api’. Begitulah agaknya kasus dugaan korupsi ini. Meski sudah tahap penyelidikan, selama 3 tahun bergulir, para pejabat PDAM Tirtanadi yang sejatinya bertanggungjawab atas dugaan korupsi ini, bebas melenggang kangkung.

Sekadar diketahui, dugaan praktik korupsi yang kini ditangani Kejaksaan Negeri Belawan memang cukup mencengangkan. Manakala kualitas air yang diterima konsumen di rumah pelanggan sering bermasalah, justru para elit di PDAM Tirtanadi seenak perutnya melakukan praktik-praktik korupsi. Tak tanggung-tanggung, nilainya Rp 58 miliar. Kalau mau jujur, itu masih yang terungkap, bagaimana dengan kasus yang belum terungkap?

Masyarakat kini sedang menunggu. Ada apa ini? Mengapa penanganan dugaan korupsi ini seolah ‘dipetieskan’? Tidakkah cukup bukti untuk menetapkan para koruptor jadi tersangka? Bagaimana kredibilitas Kejaksaan Negeri Belawan? Lembaga mana sebenarnya yang bisa dipercaya?

Duh, sejatinya Lembaga Adhyaksa jangan membuat masyarakat resah gelisah seperti ini, menunggu entah sampai kapan persoalan dugaan korupsi Rp 58 miliar itu tuntas.

Sebegitu lambannya menuntaskan perkara ini, wajarlah kalau masyarakat menilai Kejaksaan Negeri Belawan ‘mandul’. Faktanya, kasus itu seperti ‘jalan di tempat’ tidak ada perkembangan atau kemajuan dari perkara yang ditangani. Jika begini, jangan salahkan masyarakat akan memberi penilaian bahwa Kejari Belawan mungkin sudah ada ‘main mata’ dengan petinggi di PDAM Tirtanadi.

Penilaian itu sah-sah saja. Karena 3 tahun loh, itu waktu yang cukup panjang. Bak, kata orang Medan, masak sampai sekarang tak ada tersangka? Tak ada koruptor di PDAM Tirtanadi yang ditahan? Ini kan aneh!

Sejujurnya penulis tak ingin suudzon apalagi negative thinking terhadap siapa pun dalam perkara ini. Namun, satu hal yang perlu digaris bawahi, jika Kejari Belawan diberi kepercayaan menangani perkara korupsi PDAM Tirtanadi Rp 58 miliar itu, ya sebaiknya dituntaskanlah. Jangan membuat masyarakat bingung dan terus menunggu, sampai kapan persoalan korupsi di PDAM Tirtanadi itu tuntas.

Seandainya Kejari Belawan tak mampu menanganinya, ya tak ada salahnya untuk bersikap ksatria. Akui saja, bahwa lembaga ini ‘payah’ menangani perkaranya. Ini lebih terhormat daripada merasa seolah-olah bisa menuntaskan tapi setelah 3 tahun tak ada perkembangan apa-apa.

DPRD Sumut, Jangan Ibarat ‘Maling Teriak Maling’

Tersiar kabar, lambannya Kejari Belawan menangani perkara dugaan korupsi PDAM Tirtanadi senilai Rp 58 miliar itu mendapat perhatian dari Lembaga Legislatif yakni DPRD Sumut. Lembaga ini berencana memanggil para pihak. Nah, persoalannya, apa sebenarnya motivasi DPRD memanggil Kejari Belawan dan PDAM Tirtanadi? Hanya sekadar ingin tahukah? Atau mendesak Kejari Belawan menuntaskan perkara ini?

Jika pada akhirnya motivasi DPRD Sumut memanggil Kejari Belawan dan PDAM Tirtanadi cuma sekadar ingin tahu, maka celaka 12!

Ibarat ‘maling teriak maling’, begitulah predikat yang akan disematkan ke DPRD Sumut. Apalagi, banyak kinerja para oknum Anggota DPRD Sumut yang kita tahu tak jelas juga, banyak yang tak pro rakyat.

Begitu pun dengan persoalan dugaan korupsi PDAM Tirtanadi Rp 58 miliar ini. Sejatinya, Komisi apa pun di DPRD Sumut yang nantinya memanggil para pihak, bersikaplah seperti legislator harapan rakyat.

Agar para anggota DPRD Sumut tahu, kasus ini tak main-main. Total dugaan korupsi di perusahaan plat merah itu mencapai Rp 58 miliar, loh! Kalau korupsi, berarti ada kerugian negara di situ.

Menantang DPRD Sumut

Upaya DPRD Sumut memanggil para pihak (Kejari Belawan dan PDAM Tirtanadi), jika tidak ada ‘neko-neko’ antara ketiga lembaga ini (DPRD Sumut, Kejari Belawan dan PDAM Tirtanadi) secara pribadi, saya menyambut baik, bila perlu saya ‘angkat topi’ nantinya. Sepanjang itu untuk kebaikan dan upaya penegakan supremasi hukum.

Manakala ada anggota DPRD Sumut yang baca tulisan ini, adakah diantara mereka yang mau menerima tantangan, agar merekomendasikan perkara dugaan korupsi Rp 58 miliar di PDAM Tirtanadi tidak lagi ditangani Kejari Belawan?

Beranikah DPRD Sumut melaporkan kembali kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Toh, secara lembaga DPRD Sumut punya kewenangan untuk melaporkan hal ini ke KPK. Secara kelembagaan, DPRD Sumut berhak untuk tidak percaya kepada Kejari Belawan. Apalagi, secara fakta 3 tahun kasus dugaan korupsi ini bak ‘jalan di tempat’.

Persoalannya, beranikah DPRD Sumut menerima tantangan ini? Atau DPRD Sumut bak ‘setali tiga uang’, cuma ‘gertak sambal’ untuk ‘tarik sana, tarik sini’? Kalau itu motivasinya, maka sekali lagi celaka 12!

Kini persoalan dugaan korupsi PDAM Tirtanadi senilai Rp 58 miliar sudah marak di siarkan media massa. Artinya, persoalan ini akan terus dimonitor media. Maka tak ada jalan lain, kasus korupsi ini harus tuntas. (dps)

Share yuk..

Pandapotan Silalahi

Melihat situasi dan menuliskan situasi itu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.